BATAM | KUJANGPOST.com — Wakil Ketua DPW Partai NasDem Kepulauan Riau, dr. Afrizal Dachlan, M.M., menegaskan pentingnya menjaga etika jurnalistik dalam setiap bentuk kritik yang disampaikan media.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul polemik sampul salah satu majalah yang menampilkan karikatur Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Afrizal menilai visual pada sampul tersebut telah melampaui batas etika jurnalistik dan tidak lagi mencerminkan kritik yang sehat.
“Yang ditampilkan bukan kritik konstruktif, melainkan penggambaran yang merendahkan martabat seorang tokoh bangsa. Ini bukan sekadar kekeliruan, tetapi bentuk ketidakadilan dalam membangun opini publik yang berpotensi menyesatkan,” ujarnya, Selasa (14/04/2026).
Ia juga menyoroti peran media, khususnya Tempo, yang menurutnya seharusnya menjunjung tinggi prinsip akurasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik.
“Media sekelas Tempo seharusnya menjunjung tinggi akurasi dan etika, bukan justru menyajikan narasi yang terkesan tendensius,” tegasnya.
Dalam pandangannya, Surya Paloh merupakan tokoh yang konsisten menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ia menyebut capaian elektoral Partai NasDem pada Pemilu Legislatif 2024 sebagai bukti nyata kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Paloh.“Kepercayaan rakyat ini tidak bisa dipatahkan oleh narasi sepihak yang tidak berimbang,” katanya.
Afrizal menilai, penyajian visual pada sampul tersebut telah keluar dari koridor kritik yang sehat dan mengarah pada pembentukan opini yang merugikan serta tidak berdasar.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tetap mengedepankan penghormatan terhadap individu.
“Kebebasan pers bukan kebebasan tanpa batas. Ada etika, tanggung jawab, dan kewajiban menjaga kehormatan individu. Jika ini diabaikan, yang rusak bukan hanya objek pemberitaan, tetapi juga kredibilitas pers itu sendiri,” ujarnya.
Atas dasar itu, ia mendesak Dewan Pers untuk melakukan evaluasi serius terhadap praktik jurnalistik yang dinilai menyimpang, serta memastikan pers tetap berpijak pada fakta, etika, dan keadilan.
“Jangan sampai kebebasan pers dijadikan tameng untuk menyerang secara tidak adil. Kami tidak akan tinggal diam terhadap narasi yang merendahkan dan tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (Red)
