PEKANBARU, KUJANGPOS.com – Pada tanggal 8 Juli 2024 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2024 Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Riau. Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2024 ini merupakan bagian dari proses akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dengan melakukan refleksi maka kita dapat melihat kembali pengalaman dan upaya – upaya yang telah dilakukan sehingga kita bisa melihat baik dan buruknya, sukses atau tidaknya demi kinerja yang lebih baik lagi.
Ditengah berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat dinamis ini, jajaran Kemenkumham tetap bekerja dan berkinerja melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kerja dan rencana aksi yang sudah ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir menyampaikan capaian kinerja Divisi Administrasi periode semester I Tahun 2024 sebagai berikut
Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 sebesar 47,85% dari target Semester I yakni 51,34%. Artinya kita masih mengalami deviasi minus sebesar 3,49% sampai dengan semester I Tahun 2024 dengan rincian :
Realisasi Belanja pegawai : 57,87 %
Realisasi Belanja Barang : 51,16 %
Realisasi Belanja Modal : 10,10 %
Yang menjadi penyumbang deviasi minus adalah belanja modal yang disebabkan oleh masih diblokirnya anggaran dan tahapan yang harus dilalui untuk proses pengadaan, sedangkan belanja pegawai dan belanja barang kita masih pada posisi stabil sesuai target;
Memperoleh penghargaan Peringkat I Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Besar dan Peringkat II Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kanwil Kemenkumham se-Indonesia;
Penghargaan Peringkat II terkait Pelaporan LHKPN;
Menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai peringkat “Menuju Informatif” Kategori Badan Publik Instansi Vertikal di Provinsi Riau;
Rata Rata Nilai IKPA Kanwil Riau Per Tanggal 01 Juli 2024 sebesar 94,47. 29 dari 38 Satuan Kerja Memiliki Nilai IKPA 100;
Digitalisasi arsip permanen sejumlah 128 arsip dan vital sejumlah 147 arsip;
Hasil Capaian Penggunaan Surat Keluar Pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kantor Wilayah adalah 93 dari target 80 yang artinya sudah tercapai sebesar 116%. Realisasi penggunaan Aplikasi Srikandi pada Satker dilingkungan Kanwil Riau sudah lebih dari 50%, diharapkan agar seluruh satker memaksimalkan penggunaan aplikasi Srikandi dalam meningkatkan layanan persuratan Kemenkumham;
Pada tahun 2024, telah diusulkan seluruh satuan kerja untuk memperoleh Predikat WBK/WBBM sebagai wujud keseriusan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dari 29 satker, 16 Satuan Kerja lolos mengikuti desk evaluasi WBK. Kemudian 6 satker ikut melaju ke panel TPI. Sementara dari 9 satker menuju WBBM, lolos 4 satker di tahap TPI. Saat ini masih berproses untuk diusulkan ke TPN.
Kantor Wilayah Riau mendapatkan nilai “A” atas implementasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024.
Untuk capaian kinerja Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Riau dapat kami sampaikan dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah WBP se-Riau tanggal 06 Mei 2024 sebanyak 14.834 dari kapasitas hanya 4.555 orang dengan Over Kapasitas : 326 %
Jumlah WBP Pidana Umum sebanyak 5.811 dan Pidana Khusus 9.023 dengan rincian:
Tipikor : 204
Bandar Narkoba : 8.173
Pengguna Narkoba : 549
Ilegal Loging : 62
Ilegal Fishing : 1
Human Trafficking : 50
Pencucian Uang : 3
Persentase Kasus Narkoba 58.53 % dari jumlah total narapidana/tahanan se-Riau
Akreditasi 11 Klinik Satker Pemasyarakatan Lapas/Rutan Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan status akreditasi “PARIPURNA”.
Jumlah WBP yang mendapat remisi selama tahun 2024 sebanyak 9.038 yang merupakan akumulasi dari pemberian remisi hari besar keagamaan, Remisi Sakit Berkepanjangan dan Remisi Lanjut Usia.
Jumlah rekap Integrasi PB/CB/CMB/asimilasi s.d Juli 2024 terdiri dari :
Usulan :
PB : 1.694
CB : 689
Bebas :
PB : 1.517
CB : 595
Untuk capaian kinerja Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Riau dapat kami sampaikan dengan rincian sebagai berikut :
Penerbitan Paspor seluruh Kantor Imigrasi Se Riau sebanyak 77,369 Paspor
Jumlah penerbitan data Izin Tinggal Keimigrasian sebanyak 1.882
ITK : 140
ITAS : 778
ITAP : 964
Data Perlintasan se-Riau Tahun 2024 (Jan-Mei) sebanyak 41.868 Kedatangan dan 47.598 Keberangkatan
Tindakan Administratif Keimigrasian sebanyak 160 kasus per-Mei 2024 terdiri dari :
Penangguhan : 31
Pendetensian : 88
Deportasi : 27
Penempatan Rudenim : 14
Untuk capaian kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Riau dapat kami sampaikan dengan rincian sebagai berikut :
Memperoleh penghargaan Terbaik I Sekretariat Wilayah dalam Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 untuk Kategori Provinsi Kecil oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Tahun 2024.
Produk Hukum Daerah yang diharmonisasi oleh Kanwil Riau sebanyak 10 Ranperda dan 96 Ranperkada
Saat ini jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang sudah diresmikan berjumlah 14 desa/kelurahan. Pada tahun 2024 kantor wilayah kemenkumham riau mengusulkan 70 desa/kelurahan untuk dijadikan Desa/Kelurahan Binaan yang nantinya akan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Pemohonan Bantuan Hukum Litigasi
Pemohonan Bantuan Hukum : 352
Permohonan Bantuan Hukum yang diterima : 275
Permohonan Bantuan Hukum yang sudah dicairkan : 254
Permohonan Bantuan Hukum yang sedang dicairkan : 21
Total realisasi : Rp. 734.000.000 (68,47%)
Pemohonan Bantuan Hukum Non Litigasi
Pemohonan Bantuan Hukum : 74
Permohonan Bantuan Hukum yang diterima : 37
Permohonan Bantuan Hukum yang sudah dicairkan : 28
Permohonan Bantuan Hukum yang sedang dicairkan : 4
Total realisasi : Rp. 69.590.000 (38,36%)
Pelayanan Yankomas Sebanyak 9 Kasus
Pelaksanaan Kabupaten Kota Peduli HAM pada 12 Kabupaten kota dan 1 Provinsi
Pendaftaran Kekayaan Intelektual per 1 Juli 2024 sebanyak 844 permohonan dari akumulasi pendaftaran :
Merek : 269,
Hak Cipta : 567,
Paten : 8
Layanan Administrasi Hukum :
Jumlah Notaris se Riau : 548
Layanan Pelantikan PPNS : 10
Layanan Pelantikan Notaris Pengganti : 3
Layanan Pewarganegaraan : 1 (msh dlm proses)
Layanan Pengaduan Notaris pada MKNW Provinsi Riau : 10
Layanan Pengaduan Notaris pada MPDN Provinsi Riau : 3
Layanan Apostille : 477
Layanan Perseroan Perorangan : 865
Saya beharap capaian yang telah di raih selama periode semester I ini akan terus di kita tingkatkan agar menghasilkan output serta outcome yang diharapkan serta dapat dirasakan langsung oleh organisasi dan masyarakat. Sebagaimana semboyan yang kita tanamkan tahun 2024 yang berbunyi
“Kalau Bukan Kita Siapa Lagi”
“ Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi”
