MADIUN, KUJANGPOST.com – Bupati Madiun H. Hari Wuryanto memimpin High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus meresmikan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai kanal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi pelayanan persampahan. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban, Selasa (23/9/2025).
Dalam arahannya, Bupati Hari menegaskan bahwa elektronifikasi transaksi pemerintah daerah merupakan langkah strategis menuju tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan modern.
> “Elektronifikasi transaksi ini harus menjadi upaya bersama untuk mengubah mekanisme manual penerimaan pendapatan dan belanja daerah menjadi berbasis digital. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Bupati menambahkan, Kabupaten Madiun telah mulai menerapkan kanal pembayaran digital baik pada sisi penerimaan maupun belanja daerah. Kini masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui berbagai saluran, mulai dari teller, ATM, internet banking, mobile banking, hingga QRIS.
Melalui kerja sama dengan Bank Jatim selaku bank persepsi, warga memiliki alternatif pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan aman.
> “Dengan adanya launching QRIS PBB-P2 dan retribusi persampahan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan sarana yang tersedia, sehingga percepatan digitalisasi daerah dapat berjalan optimal,” ujar Bupati Hari.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Madiun, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Direktur Utama Bank Jatim, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, para staf ahli, asisten, kepala OPD, direktur RSUD, direktur BUMD, serta seluruh camat se-Kabupaten Madiun.
Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono S.Sos,M.M ikut hadir di acara itu juga memberikan respon yang baik.”Target untuk September ini antara 85 – 90,dan tetap di upayakan terus.Harapan ke depannya masyarakat lebih mudah menggunakan Qris untuk membayar PBB atau yang lain, melalui hp tanpa harus menunggu petugas”ungkapnya.
Peluncuran QRIS ini menjadi tonggak penting dalam upaya Kabupaten Madiun memperluas digitalisasi layanan publik, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.(Arni)
