Kepulauan Riau | KUJANGPOST.com-Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Luki Zaiman Prawira, Gubernur Kepri Ansar Ahmad SE.MM.dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri dengan agenda Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kepri Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/11/2025), di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri dr. H. T. Afrizal Dachlan, didampingi Wakil Ketua I Hj. Dewi Kumalasari dan Wakil Ketua III H. Bakhtiar. Paripurna tersebut turut dihadiri jajaran Anggota DPRD Kepri, perwakilan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para asisten, serta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Dalam sambutannya,dr H. T. Afrizal Dachlan membuka sidang secara resmi dan menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah memberikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026 pada rapat sebelumnya.
“Sesuai mekanisme, hari ini kita mendengarkan jawaban Pemerintah,” ujarnya.
Membacakan sambutan Gubernur Kepri, Pj. Sekda Luki Zaiman Prawira menyampaikan apresiasi atas perhatian, masukan, dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi DPRD terhadap rancangan APBD 2026. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat keterlambatan penyusunan akibat penyesuaian RPJMD dan RKPD, seluruh tahapan tetap mengikuti ketentuan regulasi.
Pemerintah menetapkan proyeksi pendapatan sebesar Rp3,312 triliun, disusun berdasarkan potensi pendapatan daerah serta alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Untuk mengantisipasi penurunan transfer pusat, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi:
– meningkatkan koordinasi untuk memperoleh dana tambahan dan insentif fiskal,
– membuka peluang pembiayaan melalui kerja sama swasta dan optimalisasi CSR,
– memperkuat BUMD serta optimalisasi aset daerah.
Belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp3,544 triliun, dengan fokus pada:
– belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan,
– mendukung visi dan misi kepala daerah,
– pembiayaan prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah memastikan penganggaran seluruh SKPD telah disesuaikan dengan RKPD dan Renja SKPD. Penyesuaian dilakukan dengan tetap mengutamakan kebutuhan rutin, program prioritas pembangunan, dan penerapan prinsip efektif serta efisien.
APBD 2026 juga memuat pembiayaan sebesar Rp250,6 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur strategis. Langkah ini diambil untuk menutup penurunan kapasitas fiskal akibat berkurangnya transfer pusat.
“Pinjaman tersebut dikelola sesuai regulasi dan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam pengembalian. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan diarahkan pada pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo,” jelas Sekda.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyoroti perkembangan ekonomi Kepri. Pertumbuhan ekonomi yang membaik serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dinilai sebagai indikator positif. Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai tantangan inflasi daerah yang masih menjadi perhatian.
“Dengan dukungan penuh DPRD, kami yakin prioritas pembangunan daerah melalui APBD 2026 dapat berjalan optimal dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau,” tegas Sekda.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan bahwa seluruh proses pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar menuju penetapan, guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri.
