PELALAWAN, KUJANGPOST.com – Bupati Pelalawan H. Zukri membuka Rapat Konsolidasi Akbar Buruh Riau yang dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer Gerungan, S.Sos. Acara tersebut berlangsung di Gedung Daerah Datuk Laksemana Mangkudiraja, Rabu (23/4/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Zukri menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabupaten Pelalawan.
“Pak Wamen, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pelalawan, kami mengucapkan selamat datang. Inilah kondisi ketenagakerjaan kami, mohon bimbingan dan arahannya. Kami berharap buruh di daerah ini dapat hidup sejahtera. Saya juga berpesan, jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Buruh harus menjadi produktif agar bangsa ini semakin maju,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti angka pengangguran di Pelalawan yang hanya 2 persen terendah kedua di Provinsi Riau namun tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti status kerja yang belum tetap dan kurangnya perlindungan bagi pekerja informal.
“Kami masih menerima laporan bahwa ada masyarakat yang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan, tetapi belum juga diangkat menjadi karyawan tetap. Pengawas ketenagakerjaan harus benar-benar menjaga hak-hak buruh. Perhatian kami juga tertuju pada buruh nonformal, seperti tukang dodos di kebun sawit, yang belum mendapatkan perlindungan kerja,” tegas H. Zukri.
Sebagai bentuk kepedulian, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk para buruh informal. Di akhir sambutannya, Bupati meminta dukungan dari pemerintah pusat.
“Pelalawan adalah salah satu daerah industri, baik di sektor pulp and paper maupun kelapa sawit. Maka kami sangat berharap dukungan dari Pak Wamenaker untuk membangun Balai Latihan Kerja di Pelalawan,” tambahnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
“Kita berharap ke depan kolaborasi dan sinergi ini tetap terjaga. Di industri sawit saja, terdapat sekitar 20 juta pekerja, sebagian besar adalah perempuan dengan status pekerja harian lepas. Kita ingin mereka memiliki jaminan,” katanya.
Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah hadir dan dekat dengan rakyat, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
Wamenaker turut menekankan pentingnya penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, serta mendorong keterlibatan aparat hukum, kepala daerah, dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara adil dan damai.
“Kita tidak menganut ideologi liberal. Kita berdiri di atas ideologi Pancasila. Maka hubungan industrial harus dibangun atas asas musyawarah, kesetaraan, solidaritas, dan humanisme,” jelasnya.
Acara ditutup dengan diskusi terbuka yang menghadirkan Ketua DPWK PBI dan Ketua DPW KSPI Riau yang menyampaikan aspirasi serta tantangan ketenagakerjaan di daerah.***
