JAKARTA, KUJANGPOST.com – 31 Juli 2025, Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto. Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.
Dalam peraturan tersebut, ditetapkan tarif PPh Final sebesar 0,21% dari nilai transaksi kripto terhadap mata uang rupiah. Sementara itu, PPN ditetapkan sebesar 0%, dengan catatan transaksi dilakukan melalui platform perdagangan yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak.
Sebagai platform jual beli kripto terbesar di Indonesia, INDODAX menyambut positif hadirnya regulasi ini, karena memberikan kepastian hukum bagi ekosistem perdagangan aset digital di dalam negeri.
Chairman INDODAX, Oscar Darmawan, menyatakan bahwa PMK 50/2025 merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam menata kerangka perpajakan aset digital secara lebih terstruktur dan terukur.
“Kami mengapresiasi kejelasan dan kepastian hukum yang diberikan melalui PMK ini. Penetapan PPN 0% adalah langkah besar yang menempatkan aset kripto sejajar dengan produk keuangan lainnya yang juga bebas PPN. Ini merupakan bentuk pengakuan penting terhadap industri kripto sebagai bagian dari ekosistem keuangan nasional,” ujar Oscar.
Oscar menilai penetapan PPN 0% merupakan kemajuan besar dibandingkan ketentuan sebelumnya. Langkah ini diyakini dapat mengurangi kompleksitas pelaporan serta mendorong pengguna untuk memilih platform lokal yang patuh pada regulasi.
“PPN nol persen adalah langkah maju yang strategis. Ini akan berdampak langsung pada efisiensi biaya transaksi dan memperkuat preferensi masyarakat terhadap platform yang legal,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah ini akan memperkuat ekosistem perdagangan aset digital yang legal dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri kripto.
Menurut Oscar, kebijakan perpajakan yang jelas dan terstruktur seperti ini dapat menjadi pendorong utama bagi peningkatan partisipasi masyarakat dan investor dalam pasar aset digital Indonesia, yang kian berkembang dan kompetitif di kawasan regional.
“INDODAX percaya bahwa perpajakan yang terstruktur dan jelas seperti ini akan memberikan fondasi kuat bagi industri kripto untuk tumbuh secara berkelanjutan. Kami siap mendukung penuh penerapan kebijakan ini secara teknis dan operasional,” tegasnya.
Oscar juga menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah dalam membangun iklim investasi yang sehat serta mendorong inklusi keuangan digital di berbagai lapisan masyarakat.
“Dengan regulasi yang jelas, kami yakin adopsi kripto akan semakin meluas secara legal dan aman. Ini adalah bentuk nyata kerja sama antara regulator dan industri dalam membangun masa depan ekonomi digital Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut, Oscar menyoroti pentingnya koordinasi lintas otoritas dalam implementasi kebijakan ini. Sinkronisasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pelaku usaha dinilai krusial untuk menghindari beban administratif berlapis.
INDODAX menegaskan komitmennya sebagai pemungut pajak yang patuh terhadap aturan, serta menjaga integritas dalam pelaporan dan pelaksanaan pungutan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai pionir industri kripto di Indonesia, INDODAX berkomitmen mendukung kebijakan fiskal yang adil dan transparan.
Di sisi lain, INDODAX menekankan perlunya keseimbangan antara penerimaan negara dan dukungan terhadap inovasi. Menurut Oscar, pajak yang terlalu tinggi bisa mendorong investor beralih ke platform asing yang tidak dikenakan beban pajak domestik.
INDODAX juga akan memperkuat komunikasi kepada anggota melalui kanal resmi, serta menyediakan pendampingan agar pemahaman terhadap regulasi berjalan dengan baik.
“Kami percaya, ekosistem yang sehat dibangun dari pemahaman bersama antara pelaku industri, regulator, dan masyarakat. Peraturan yang jelas dan adil akan mempercepat pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan,” pungkas Oscar.
