PEKANBARU, KUJANGPOST.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat tata kelola keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kembali diwujudkan melalui kegiatan Dialog Serap Aspirasi terkait Transformasi Digital Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Agenda yang berlangsung pada Selasa (18/11/2025) ini menjadi tindak lanjut atas arahan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Kegiatan dilaksanakan di Kantor Disnakertrans Provinsi Riau, Jalan Sarwo Edhie No. 3 Pekanbaru, dan dihadiri oleh berbagai Stake Holder. Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau, Ketua DPD KSPSI Riau Nursal Tanjung, APINDO Riau, PT Transportasi Gas Indonesia RO 3, perwakilan Kemenaker, serta tamu undangan dari sejumlah perusahaan turut hadir memberikan pandangan.
Koordinator Pembinaan Sistem dan Prosedur Disnakertrans Riau, Agustin ST, M.Si, mewakili Kepala Dinas Roni Rahmat, menjelaskan bahwa persoalan kecelakaan kerja dan PAK masih menjadi tantangan yang harus terus ditangani secara serius.
Menurut Agustin, kewajiban perusahaan untuk melaporkan kecelakaan kerja belum sepenuhnya berjalan baik di lapangan.
“Masih sering terjadi keterlambatan pelaporan karena kurangnya informasi tata cara pelaporan, kendala geografis, infrastruktur yang belum memadai, sarana pendukung yang terbatas, serta ketidaklengkapan bukti,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Agustin, digitalisasi pelaporan disebut sebagai langkah yang harus dipercepat implementasinya.
“Melalui sistem digital, proses pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut perlindungan sosial akan jauh lebih cepat dan transparan. Pemerintah juga dapat membangun basis data nasional yang valid dan terintegrasi untuk kepentingan kebijakan K3,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa dialog ini digelar untuk menghimpun masukan dari seluruh pihak agar penyusunan alur kerja pelaporan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ketua DPD KSPSI Riau, Nursal Tanjung, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai dialog seperti ini sangat penting untuk memastikan suara buruh ikut terlibat dalam penyempurnaan sistem pelaporan kecelakaan kerja.
“Ini momentum bagi para pekerja untuk menyampaikan langsung keluhan dan harapan kepada pemerintah. Kami memberikan masukan agar setiap proses digitalisasi yang dibangun harus mempermudah buruh, bukan menambah beban administrasi,” ungkap Nursal.
Nursal menegaskan bahwa KSPSI Riau akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja bisa semakin kuat. Ketika muncul persoalan ketenagakerjaan, penyelesaiannya harus cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.
