PEKANBARU, KUJANGPOST.com — Pemerintah Provinsi Riau menerima kucuran bantuan sosial senilai lebih dari Rp 257 miliar dari Kementerian Sosial dan beberapa kementerian lainnya. Penyerahan secara simbolis dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Jumat (25/7/2025).
Bantuan ini mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari bantuan pangan, alat bantu disabilitas, hingga logistik kebencanaan. Selain itu, juga disalurkan bantuan pendidikan keagamaan serta sertifikat halal dari berbagai lembaga pemerintah pusat.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan bahwa sebagian besar bantuan akan langsung diterima masyarakat, sementara sisanya akan dikelola oleh instansi teknis di daerah.
“Hari ini kita menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI, termasuk Bapak Achmad dari dapil Riau, yang membawa berbagai bentuk bantuan dari Kemensos, BNPB, dan kementerian lainnya. Ini sangat berarti bagi masyarakat Riau,” ujar Job.
Adapun rincian bantuan dari Kementerian Sosial meliputi:
Bantuan Sembako Tahap II senilai Rp 144,6 miliar
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II sebesar Rp 110,7 miliar
Buffer Stock Logistik Bencana senilai Rp 1,67 miliar
Alat bantu kaki dan tangan palsu senilai Rp 139 juta
Dengan demikian, total dukungan dari Kementerian Sosial mencapai Rp 257,1 miliar.
Selain itu, bantuan tambahan dari kementerian lain turut diberikan. Di antaranya adalah 19.382 sertifikat halal dari BPTPH senilai Rp 4,45 miliar dan bantuan pendidikan keagamaan dari Kementerian Agama senilai Rp 4,36 miliar.
Di bidang penanggulangan bencana, BNPB menyerahkan sejumlah peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai terjadi di beberapa wilayah Riau seiring memasuki musim kemarau. Bantuan tersebut akan didistribusikan ke daerah rawan seperti Rokan Hilir dan Rokan Hulu.
“Bantuan BNPB ini akan segera kami sebar ke daerah-daerah prioritas. Ini sangat membantu dalam upaya pengendalian karhutla,” ungkap Job.
Ia menambahkan, beberapa bantuan sudah langsung diterima oleh masyarakat penerima manfaat, termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu mobilitas.
Meski keuangan negara tengah menghadapi tekanan fiskal, Komisi VIII DPR RI tetap memastikan distribusi bantuan ke daerah, termasuk ke Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau berharap sinergi bersama kementerian dan lembaga, termasuk Baznas, dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.
“Ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah bekerja. Kami akan terus mengawal dan memastikan bantuan ini tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
