DELI SERDANG, KUJANGPOST.Com – Rapat paripurna DPRD Deli Serdang yang digelar pada Senin (23/6/2025) berlangsung ricuh dan diwarnai hujan interupsi dari sejumlah anggota dewan. Ketegangan ini dipicu oleh tidak dimasukkannya pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke dalam agenda sidang.
Padahal, kedua materi tersebut telah diajukan secara resmi oleh sejumlah fraksi, seperti PDIP, Demokrat, PKS, Gerindra, dan lainnya, serta dianggap krusial dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Alih-alih menanggapi interupsi, pimpinan sidang justru langsung mengarahkan forum ke pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang oleh sebagian besar anggota dianggap belum mendesak. Keputusan tersebut memicu kekecewaan mendalam.
“Kita bisa disalahkan masyarakat kalau P-APBD 2025 tidak segera dibahas. Maka kami mendesak pimpinan dewan untuk segera menjadwalkan LKPD dan KUA-PPAS,” tegas Timur Sitepu dari Fraksi PDIP.
Ketua Fraksi Demokrat, Ikhwanul Ismar, juga menyoroti bahwa surat dari Bupati Deli Serdang telah mencantumkan RPJMD, LKPD, KUA-PPAS, dan P-APBD untuk diagendakan bersama. Namun, pimpinan dewan dinilai mengabaikan urgensi pembahasan tersebut.
Anggota Badan Musyawarah (Bamus), Indra Silaban, menyebutkan bahwa Bamus telah menyampaikan agenda lengkap tersebut ke pimpinan, namun tidak mendapat respons karena pimpinan tidak hadir dalam rapat-rapat sebelumnya.
Ketegangan memuncak saat pimpinan sidang, Agustiawan Saragih, mengetuk palu dan menyatakan rapat ditutup tanpa menghasilkan keputusan, lalu meninggalkan ruang sidang. Tindakan itu menuai protes keras dari mayoritas anggota dewan, termasuk dari Fraksi Gerindra, Dedi Syahputra, yang sempat mencoba mengejar Agustiawan untuk kembali memimpin sidang.
“Tindakan meninggalkan sidang tanpa mendengarkan aspirasi fraksi sangat disayangkan. Ini menimbulkan kesan bahwa pimpinan tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Dedi.
Meski demikian, rapat paripurna tetap dilanjutkan oleh 36 dari 50 anggota DPRD yang hadir, memenuhi syarat kuorum. Atas kesepakatan bersama, sidang dilanjutkan dan dipimpin oleh tiga anggota lintas fraksi: Antony Napitupulu (PDIP), Dhanil Ginting (Gerindra), dan Purnama Barus (Golkar).
“Kita semua tadi saksikan bahwa palu diketuk tanpa hasil apapun. Maka kami sepakat melanjutkan rapat ini dan menjadwalkan agenda penting yang semestinya dibahas,” jelas Antony.
Dalam sidang lanjutan tersebut, diputuskan bahwa pembahasan LKPD dan KUA-PPAS akan dimulai keesokan harinya sebagai bagian dari tahapan strategis penyusunan Perubahan APBD 2025.
Sementara itu, Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, yang hadir di awal rapat, menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD yang tetap mengedepankan aspirasi rakyat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang konsisten memperjuangkan kepentingan publik. Perubahan besar hanya dapat dicapai jika semua unsur legislatif dan eksekutif menjunjung tinggi kepentingan masyarakat,” ujar Bupati.
Karena harus menghadiri kunjungan kerja ke Pancur Batu untuk meninjau uji coba bus listrik, Bupati menyerahkan kelanjutan rapat kepada Sekretaris Daerah, Timur Tumanggor, yang tidak memberikan pernyataan tambahan mengenai dinamika yang terjadi.
Anggota DPRD Rakhmadsyah, yang telah 17 tahun menjabat, turut menyampaikan keprihatinan terhadap insiden ini.
“Selama menjadi anggota dewan, baru kali ini saya melihat kondisi paripurna yang ricuh seperti ini. Sangat disayangkan. Masyarakat berhak tahu bahwa ini bukan soal hubungan lembaga dengan bupati, tapi soal sikap dari oknum pimpinan yang tidak responsif,” tuturnya.
Sidang lanjutan dijadwalkan tetap berlangsung dengan agenda pembahasan LKPD dan KUA-PPAS sebagai bentuk komitmen DPRD terhadap penyusunan anggaran daerah yang berpihak pada kebutuhan rakyat Deli Serdang.**
